Senin, 23 Juni 2008

Wartawan Lokal, Profesionalisme Pers Versus Tuntutan

Kalau ditanya kepada wartawan yang ada saat ini kenapa memilih pekerjaan sebagai wartawan maka jawabannya pasti berbeda, ada yang menjawab karena panggilan hati, karena mempunyai bakat menulis dan ada juga yang nekat untuk menjawab jujur: Karena memang membutuhkan pekerjaan.

Ya tentu sah sah saja, karena wartawan juga merupakan suatu profesi yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang lain, suatu profesi yang bisa dijalani siapa saja asalkan mempunyai dan memenuhi criteria tertentu. Salah satunya bisa menulis berita dengan memenuhi syarat 5 W + 1 H, mempunyai keberanian untuk menembus narasumber, rasa ingin tahu yang sangat besar, Insting adanya sesuatu dibalik peristiwa, Kejelian melihat hal yang tidak dilihat orang lain, menguasai medan dan sebagainya. Namun benarkah semua itu cukup? Ternyata Tidak!
Kenapa saya katakan tidak cukup, karena sebagai suatu profesi tentunya Wartawan juga harus mampu bersikap professional, bukankah standart keberhasilan suatu profesi adalah keprofesionalisan seseorang dalam menjalankan profesinya.

Lalu Bagaimanakah wartawan yang professional? apalagi ditengah tuntutan kehidupan yang semakin berat, karena walaupun berbungkuskan baju idealisme dan penyampai kebenaran kondisi masyarakat Wartawan tetap saja manusia yang mempunyai kebutuhan hidup sama seperti manusia yang bekerja dengan profesi yang lain.

Seorang wartawan ada kalanya seorang suami yang harus membiayai anak dan istrinya, ada kalanya seorang wartawan seorang Kakak yang mempunyai adik yang membutuhkan biaya kuliah dan biaya yang lain dan wartawan adalah seorang anak yang mempunyai orang tua yang membutuhkan santunan biaya dari anak anaknya. Lalu bagaimanakah seorang wartawan bisa menyikapinya? apalagi oleh seorang wartawan daerah (local) yang hanya berkibar dalam cakupan batas terirorial propinsi atau sebuah kabupaten kecil, seperti kabupaten Kampar misalnya?

Untuk bisa menjawab ini, ada baiknya kita tinjau beberapa point penting yang sangat erat kaitannya dengan dunia para kuli ini, yaitu Kemerdekaan pers, profesionalisme Pers dan Pers local yang dilematik
Kemerdekaan pers adalah sesuatu yang selalu diagung agungkan bahkan menjadi mazhab bagi seluruh insane pers menjalankan tugasnya. Kebebasan pers adalah kemerdekaan berpendapat, berekspresi yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan harus menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Kemerdekaan atau Kebebasan Pers di Indonesia yang ada saat ini ini bermula dari lahirnya Undang-Undang RI No.40 tahun 1999 tetntang Pers. sehingga sebuah media tidak akan mudah untuk dibrendel atau dicabut izinnya. Keberadaan suatu media termasuk wartawannya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme dan penerimaan pasar. Kondisi ini membawa pers dalam gulatan bisnis dan industri media massa, yang tentu saja tidak akan jauh berbeda dengan bisnis bisnis disektor lainya.

Hanya saja untuk bisa menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka wartawan di Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, maka diminta malah diharuskan wartawan untuk menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Bukan hanya itu dalam menjalankan tugasnya dan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan maka wartawan diminta menjalankan profesinya dengan profesionalisme yang tinggi.

Profesionalisme pers muncul disaat masyarakat menanggapi kebebasan pers yang ada dengan kecaman-kecaman dan hujatan. Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan etika dasar jurnalistik yang menyiratkan keberimbangan (cover both sides), keakuratan, dan keadilan (fairness). Pers dianggap cenderung mengembangkan sajian informasi konflik, kekerasan, dan pornografi. Lihat saja kasus Front Pembela Islam (FPI) dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang menimbulkan aksi pemukulan kelompok AKBB di Monas Jakarta dan akhirnya berujung kepada penangkapan pimpinan dan anggota FPI.

Pada kasus ini, banyak pihak yang menuduh pers berat sebelah dan tidak menjalankan prinsip keberimbangan di media massa, sehingga satu sisi kebijakan dan sikap FPI dianggap sebagai sesuatu yang salah dan harus dihukum tanpa memberikan FPI peluang untuk menjelaskan kenapa mereka mengambil jalan tersebut. Namun terlepas dari pro dan kontra akan kasus ini, tuntutan untuk menjalankan profesionalisme pers semakin tinggi.

Bukan hanya itu, saat ini pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Wartawan bukan lagi sosok yang kebal dari segala tuntutan hukum. karena walaupun UU sudah membuka kran kebebasan bagi pers namun kemerdekaan dan kebebasan itu dimaknai bahwa wartawan tidak dapat berbuat sewenang-wenang atau kebablasan, melainkan bebas dalam arti dijamin dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi untuk memenuhi hak tahu masyarakat.

Apalagi UU pers juga sudah mengatur dalam beberapa pasal tentang tindakan pidana yang akan ditimpakan kepada wartawan kalau melakukan suatu kesalahan. Misalnya saja
Bila ada karya atau tulisan wartawan yang mengandung pencemaran nama baik, yakni melanggar asas praduga tak bersalah karena beritanya dinilai telah memvonis seseorang sebagai koruptor, maling, atau bandar judi, misalnya, dapat diproses di pengadilan perdata dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 18 Ayat (2)).Dan masih banyak pasal pasal lain yang mengatur gerak wartawan sehingga menjadi wartawan akhirnya menjadi suatu profesi yang mempunyai protap sendiri.

Lalu bagaimana wartawan local menyikapi hal ini? bicara lebih kecil untuk batasan wartawan Riau atau wartawan Kampar menyikapi hal ini?
Dikembangkannya wacana otonomi daerah membuat perusahaan media massa membuka ruang di daerah daerah dan sebagaimana konsekwensi bisnis media, dengan adanya perusahaan media didaerah maka melahirkan wartawan local pula. Hanya saja dengan persaingan bisnis media yang sangat ketat maka di daerah juga melahirkan Koran benar benar artinya memang terbit sesuai jadwal, ada juga Koran Tempo: tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak terbit, dan ini berlaku juga untuk wartawannya. Ada wartawan yang benar benar menjalankan tugas kewartawannya dengan baik, ada juga wartawan liar, yang dikenal dengan istilah seperti wartawan bodrex, WTS alias wartawan tanpa suratkabar, dan muntaber (muncul tanpa berita)

Bicara dalam tataran ideal, pers local mempunyai cakupan wilayah yang lebih sempit dengan isu isu yang lebih mengental kedalam satu karakter, yaitu karakter daerah. Untuk itu Pers local harus bisa mengedepankan profesionalitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan local. Begitu juga dengan wartawannya harus bisa menyikapi bagaimana isu yang mereka tulis tidak hanya membawa kepentingan jurnalisme saja namun kepentingan dan unsure kedaerahan sehingga bisa memenuhi tuntutan profesionalisme dan tuntutan pasar.

Sisi lain, dengan batasan wilayah ini membuat wartawan daerah terbentur pada dua sisi yang sama sama membahayakan, sisi kebutuhan dan sisi idealisme. Sisi kebutuhan ditimbulkan karena berada dalam wilayah yang lebih sempit membuat wartawan menjadi raja. wilayah yang terbatas membuat seorang narasumber terutama pejabat tidak mempunyai tempat lebih luas untuk sembunyi. Apalagi kalau mereka mempunyai ‘’kartu AS’’ yang membuat daerah menjadi kunkungan penjara bagi isu isu yang bisa menyesakkan nafas.

Disinilah permainan dimenangkan wartawan, karena sempitnya ruang gossip tentu saja membuat mereka bisa menetapkan harga, maka Narasumber bisa menjadi bulan-bulanan bahkan sekaligus menjadi ATM yang menyenangkan. Bukan itu saja, dengan adanya keterikatan yang kuat didaerah maka wartawan tidak jarang menjalankan fungsi dobel sebagai joki untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu jabatan atau hanya sekedar proyek belaka. Wartawan yang sekedar gertak juga banyak, toh mereka hanya akan bermain didaerah tanpa harus merasa banyak malu muka.

Ini tentu saja tidak dilakukan semua wartawan karena kita bisa kembali kepada alasan pembenaran yang menyatakan ‘’Ini hanya oknum’’. Namun inilah yang menodai dunia wartawan di daerah atau wartawan local. Bagi mereka yang setiap harinya menjalankan tugas jurnalisnya dengan profesionalisme menjadi tercoreng dengan adanya kondisi ini.
Sisi lain yang membuat wartawan local atau daerah adalah kebutuhan, baik kebutuhan narasumber akan suatu dukungan media dengan kebutuhan hidup wartawan itu sendiri. Apalagi kalau hal ini diembel-embeli dengan ego kedaerahan yang tinggi.

Salah satunya adalah dengan mudahnya idealisme dan kekritisan wartawan local pada kebijakan pemerintah atau kondisi apapun disebabkan rasa kedaerahan. Banyak wartawan local tidak ‘’tega’’ menyuarakan kebenaran karena dibebani rasa melindungi yang sangat tinggi. Bahkan pada kondisi pelaksanaan pilkada tak jarang membuat wartawan daerah larut dalam permainan. Banyak wartawan daerah (local) yang gagal menjaga jarak dengan mereka mereka yang terlibat, bahkan wartawan local larut dalam emosional kedekatan apakah itu persaudaraan, satu kampong dan sebagainya. Membuat jurnalisme profesionalisme tergadai.

Riau saat ini akan menghadapi Pemilihan gubernur, dan akan menghadapi Pemilu 2009, sebagai wartawan daerah saya belum berani memberikan solusi karena saya khawatir saya sendiri tidak dapat menjalankannya. Tapi setidaknya saya hanya ingin memberikan gambaran, apakah kita berada dalam posisi tersebut? atau dimanakah kita akan berdiri? mari sama sama kita renungkan?


Baca juga tulisan ini di: Tabloid Sanggam Kampar

0 komentar:

Design by Amanda @ Blogger Buster